1. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengatur bahwa Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan.
2. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengatur bahwa Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond.
3. Pasal 30 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mnegatur bahwa Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut maka PPK tidak dapat mewajibkan penyedia untuk menggunakan jaminan berupa bank garansi, dikarenakan Jaminan juga dapat berupa surety bond.
5. Selain itu untuk menghindari permasalahan tidak cairnya jaminan maka PPK dapat melakukan klarifikasi pada saat menerima jaminan dari penyedia. PPK dapat menanyakan kepada Penerbit Jaminan mengenai syarat-syarat pencairan jaminan. Jika penerbit jaminan tidak bisa memastikan bahwa pencairan dapat dilakukan tanpa syarat maka PPK dapat menolak jaminan tersebut dan meminta penyedia mengganti jaminannya.

Untuk pengadaan dengan e-purchasing tidak diperlukan perhitungan HPS. Namun sebaikanya PPK/PP tetap melakukan survey harga untuk mengetahui harga pasar yang wajar, sehingga dapat dijadikan dasar untuk bernegosiasi harga (apabila tersedia fitur negosiasi dalam sistem). Untuk pengadaan barang/jasa yang belum ditayangkan dalam e-katalog sesuai Perpres 12 2021.
#HPS
#KewajaranHarga

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan belum memiliki pengalaman dapat mengikuti proses pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 2,5 M atau mengikuti proses pengadaan jasa konsultan konstruksi dan non konstruksi badan usaha dengan nilai paling banyak Rp 1 M.

Pokja pemilihan dalam menentukan persyaratan kualifikasi penyedia harus memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan. Sedangkan persyaratan penyedia harus sebagai produsen, distributor, agen hal ini bertentangan dengan prinsip pengadaan yaitu terbuka.
#PrinsipPengadaan
#Distributor
#Agen
#Produsen

Dalam hal terdapat buku yang hanya dapat dipenuhi oleh 1 penerbit maka pemaketan pengadaannya dapat dipisah/dipecah dengan judul buku yang lain. Sehingga apabila nilai paket untuk judul buku tersebut dibawah 200 juta maka dilakukan pengadaan langsung.
#PengadaanLangsung

PPK harus menerbitkan SPMK dalam jangka waktu 14 hari setelah penandatanganan kontrak. Namun jika terdapat kebutuhan yang mengakibatkan penerbitan SPMK melebihi 14 hari maka PPK menginformasikan hal tersebut kepada penyedia.
#SPMK
#Kontrak

Pemerintah Daerah dapat mendorong Pedagang (merchant) dan Marketplace di daerahnya untuk bergabung dalam Program Bela Pengadaan.

pembayaran yang dilakukan ke marketplace tidak langsung dibayarkan ke penjual(merchant). Saat barang diterima, diperiksa, dan disetujui oleh pengguna maka pembayaran baru diberikan ke penjual(merchant).

Prinsipnya pertanggungjawaban belanja di Bela Pengadaan mengikuti bukti perjanjian masing-masing marketplace. Dalam hal terdapat kebutuhan pertanggungjawaban yang tidak dipenuhi dalam aplikasi Bela Pengadaan maka diharapkan dapat menyesuaikan.

Merchant yang dapat bergabung dalam Bela Pengadaan adalah Usaha Mikro Kecil (UMK)

Persyaratan UMK(Merchant) dalam Bela Pengadaan adalah:
a) Memiliki kartu identitas; dan
b) Memiliki NPWP, kecuali untuk UMK yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Langkah untuk dapat menggunakan Aplikasi Bela Pengadaan adalah sebagai berikut:
1. Mendaftarkan PPK, Pejabat Pengadaan, atau yang didelegasikan oleh PPK/Pejabat Pengadaan untuk mendapatkan akun pada masing-masing SPSE
2. Apabila sudah terdaftar dapat melakukan Login pada masing-masing SPSE, kemudian masuk ke dalam Bela Pengadaan melalui menu Apllikasi E-Proc Lainnya
3. Pengguna melakukan transaksi dengan memilih marketplace, merchant (UMK), serta produk yang akan dibeli

Syarat bagi K/L/PD agar dapat melakukan pengadaan melalui Bela Pengadaan adalah memiliki akun pada SPSE masing-masing sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, atau yang didelegasikan oleh PPK/Pejabat Pengadaan

Pada prinsipnya, cara pembayaran melalui Bela sama dengan cara pembayaran pada umumnya. Berbagai cara pembayaran tersedia baik secara tunai/Cash on Delivery (COD), Dompet Digital, maupun memanfaatkan layanan perbankan (debit/kredit). Saat ini, terdapat 2 (dua) metode pembayaran yang dapat digunakan dalam Bela Pengadaan, yaitu dengan menggunakan Tunai (Uang Persediaan) atau dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Untuk penggunaan KKP lebih direkomendasikan.